Komisi IV DPR Dukung Program CTI di Sulawesi Utara

03-11-2011 / KOMISI IV

 

Komisi IV DPR RI mendukung program Coral Triangle Initiative (CTI) di provinsi Sulawesi Utara. Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dengan jajaran Pemprov. Sulawesi Utara dan Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) di Kota Manado (31/10). Ketua Tim Komisi IV DPR RI, Hj. Anna Muawanah (F-PKB) dalam sambutannya menjelaskan, Komisi IV pada tahun anggaran 2011, telah menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung Sekretariat Regional CTI di Manado sebesar 25 milyar Rupiah. Namun dirinya mempertanyakan serapan anggaran yang baru mencapai 10 milyar. “Pada APBN 2011 kita anggarkan 25 M untuk CTI, tetapi kenapa baru terserap 10 M,” ucapnya mempertanyakan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, untuk APBN tahun 2012 pemerintah dan DPR telah menganggarkan sebesar 48,2 M untuk program CTI.

 

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara , Djouhari Kansil dalam sambutannya menyatakan, kebanggaan dan terima kasihnya atas terpilihnya Manado sebagai tempat berdirinya kantor sekretariat regional CTI. Sejak penandatanganan Deklarasi Para Pemimpin negara Anggota Coral Triangle Initiative pada CTI Summit 15 Mei 2009 yang lalu di Manado, pemprov telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program CTI tersebut. “Kami bangga sebagai warga Sulut, karena kantor sekretariat CTI ada di wilayah kami,” ungkapnya. Wagub menambahkan, pemerintah dan masyarakat Sulut siap menyukseskan program-program CTI.

 

Eko Rudianto, Direktur Tata Ruang laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemaparannya mengatakan, inisiatif Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle Initiative) mulai dikemukakan oleh delegasi Indonesia pada APEC Leaders Summit di Australia 8-9 September 2007 lalu. “Realisasinya pada CTI Summit di Manado 2009 lalu,” ungkapnya. Anggota CTI adalah : Indonesia, Malaysia, papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, Timor Leste. Dengan mitra : USA, Australia, ADB, TNC, CI, dan WWF.

 

Lebih lanjut Eko menjelaskan, di dunia saat ini ada tiga zona konservasi, yakni hutan (Amazon), Flora dan Fauna (Kongo-Afrika Barat), Kelautan (CTI) yang dikenal dengan Segitiga Karang Dunia, di mana terdapat lebih dari 500 spesies karang, lebih besar dari Great Barrier Reef di Australia. “Ada 300 lebih spesies ikan, 7 spesies penyu dari 8 yang ada di dunia berada di kawasan ini,” ungkapnya. “betapa kayanya wilayah ini dalam keanekaragaman dunia, bahkan wilayah ini menjadi tempat bertelurnya sejumlah spesies ikan tuna,” tambahnya. CTI tidak hanya bicara terumbu karang, tetapi juga perikanan dan ketahanan pangan. Terkait serapan anggaran, Eko menjelaskan, pada tahun 2010 hanya 5M dari Kemenkeu dan baru terpakai 2,5M, karena ada beberapa item yang tidak disetujui oleh Kemenkeu mengingat waktu lelang sudah selesai dan tidak boleh dengan penunjukan langsung.

 

Sementara itu, dalam bidang pertanian anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo (F-PG) menyatakan dukungannya terhadap program Pulau Bumu atau Spice Island, karena potensinya sangat besar di Sulawesi Utara. Di samping itu, Sulut yang dahulu dikenal dengan sebutan “nyiur melambai” perlu mengembalikan kejajayaan mas lalunya, dengan hasil budidaya kelapa. “VCO atau Virgin Coconut Oil dan sabut kelapa untuk bahan jok mobil pasarnya sangat bagus di dunia, juga vanilla dari Sulut adalah salah satu yang terbaik di dunia,” ungkapnya. Pihak Kementerian Pertanian terutama Direktorat Pengolahan Hasil dan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian perlu lebih berperan untuk mengembangkan hasil-hasil produk pertanian. “Anggaran direktorat selalu kita naikkan setiap tahun tapi kami belum melihat hasil yang nyata,” ujarnya. Menanggapi pertanyaan anggota dewan, pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan prov. Sulut mengemukakan, salah satu alasan terus menurunnya produksi kelapa di Sulut adalah karena 20% pohon kelapa yang ada sudah tua dan tidak produktif, di samping itu ada beberapa perusahaan mebel dan furnitur menggunakan bahan baku dari batang pohon kelapa, hal ini berakibat semakin berkurangnya populasi pohon kelapa di samping lambatnya program peremajaan.(Joe.Tvp)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...